Mendagri RI Tito Karnavian Terbitkan Edaran Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Daerah
 
" />
preloader
preloader
<div style="text-align: justify;"> Mendagri RI Tito Karnavian Terbitkan Edaran Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Daerah</div> <div style="text-align: justify;">  </div>
blog-thumb

Mendagri RI Tito Karnavian Terbitkan Edaran Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Daerah
 

Mendagri RI Tito Karnavian Terbitkan Edaran Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Daerah
 
Menteri Dalam Negeri RI Tito  Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor : 
 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Daerah. Surat Edaran tersebut ditandatangani di Jakarta pada hari Minggu, 29 Maret 2020. Surat Edaran tersebut memuat 5 point penting dan dilengkapi dengan lampiran. 
 
Point pertama, penunjukan secara ex officio Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Gugus Tugas PercepatanPenanganan COVID-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah. Disamping itu, secara ex officio Gubernur juga menjadi Anggota Dewan Pengarah Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Nasional. 
 
Point kedua, instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah penanganan antisipasi dan penanganan COVID-19 di daerah, penyusunan susunan organisasi, keanggotaan, dan tugas pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, dan pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19 Daerah yang dibebankan pada APBD.
 
Point ketiga, penetapan status keadaan darurat siaga bencana COVID-19 dan keadaan tanggap darurat bencana COVID-19 di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota didasarkan pada kajian dan penilaian kondisi daerah oleh BPBD dan Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota.
 
Point keempat, dasar-dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan penanganan dampak penularan COVID-19 oleh Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah. Dasar pertimbangan itu adalah analisa yang matang, mendalam, dan berdasarkan evidence-based, menyiapkan dan menyiagakan sumberdaya dan fasilitas kesehatan yang dimiliki, refocussing kegiatan, melaksanakan sosialisasi pembatasan sosial (social distancing) dan karantina mandiri (self-quarantine) yang melibatkan semua pihak, bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak social distancing, melibatkan asosiasi profesi, tenaga profesional, pelaku usaha dan masyarakat sipil, dan tentang konsultasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan. 
 
Point kelima, menegaskan Surat Edaran berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
 
Pada bagian lampiran memuat tentang struktur organisasi dan tugas Pelaksana Gugus Tugas Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta memuat beberapa protokol. Protokol itu meliputi protokol penggunaan belanja tidak terduga, 
protokol tempat umum, protokol acara resmi, protokol kantor pemerintahan, protokol untuk kelompok rentan (kelompok lanjut usia dan pelajar),  dan protokol untuk karantina mandiri. (pj)

Categories: NASIONAL

Sudah Dibaca sebanyak 4 Kali

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Berita Terkait

Image

MENKOMINFO RUDIANTARA BAKAL KUKUHKAN PENGURUS PERSADA.ID

TANGERANG - Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Rudiantara dipastikan bakal mengukuhkan pengurus  Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (PERSADA.ID) periode 2019-2023 di Tangerang-Banten pada 28 Agustus 2019.   Ketua Harian PERSADA.ID Syaifudin Ahmad menyebutkan kesed...

Image

Pemerintah Fokus Kendalikan Covid-19 Secepatnya

Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh jajarannya bahwa fokus kerja yang paling utama saat ini adalah menangani dan mengendalikan Covid-19 secepat-cepatnya. Presiden berpandangan, negara yang akan menjadi pemenang adalah negara yang berhasil cepat mengatasi pandemi Covid-19. Untuk itu, Presiden...

Image

Masyarakat Perlu Informasi Tentang Hasil Kerja Pemerintah

Bogor, Kominfo - Sebagai humas pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika memang bertugas salah satunya untuk menyampaikan program, kebijakan, kegiatan, dan capaian pemerintah melalui berbagai saluran yang tersedia kepada masyarakat. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang N...