preloader
preloader
blog-thumb

Tiga SPNF SKB di Kukar Dapat Kucuran DAK Dari Pemerintah Pusat

Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2018 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kembali mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp1,4 Miliar yang diperuntukkan bagi 3 (tiga) Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yakni SPNF SKB Tenggarong, Kota Bangun dan Muara Jawa.

Kepastian kucuran dana DAK tersebut ditandai dengan Penandatanganan MoU (Memorandum Of Understanding) langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hifsi G Fahrannas diikuti oleh tiga kepala SPNF SKB Kukar, berlangsung di Ruang Pertemuan Disdikbud, Tenggarong, Selasa (27/3/2018). Adapun penggunaan dana DAK dari pemerintah pusat tersebut telah tersusun dalam perencanaan pembangunan, seperti SPNF SKB Kota Bangun dengan pelaksanaan pembangunan 4 (empat) Unit gedung Baru (UGB) dengan nilai Rp736.064.000. Kemudian SPNF SKB Muara Jawa pembangunan 3 (tiga) UGB lokal dengan nilai Rp 515.416.000 dan Kepala SPNF SKB Tenggarong berupa renovasi 2 (dua) lokal ruang belajar nilai Rp240.000.000.

Kadisdikbud Kukar Hifsi G Fahrannas bersyukur atas kucuran dana DAK dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal. “Saya menyakini SPNF SKB yang ada di Kutai Kartanegara kedepannya akan lebih baik dan terus mendapat dukungan tidak hanya dari pemerintah daerah melainkan dari pemerintah pusat,” katanya.

Menurut Hifsi, perluasan pembangunan seperti fasilitas penunjang, pemenuhan tenaga pendidik  dalam hal ini pamong belajar terus dilakukan perbaikan dan peningkatan sehingga mutu program yang dilaksanakan SPNF SKB akan berdampak terhadap kualitas pendidikan non formal di Kukar. “Pemkab Kukar tidak berdiam diri untuk memenuhi fasilitas SPNF SKB, termasuk dukungan program, pendidikan masyarakat, kursus dan pelatihan, serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan akan ditingkatkan,” ujarnya.

Hifsi juga meminta kepada semua Kapala SPNF SKB penerima DAK agar selalu  berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim Kabupaten, agar pelaksanaan DAK sesuai dengan peraturan perundangan.

“Saya minta lakukan koordinasi dengan Disdikbud terkait penggunaan dana DAK secara transparan dan tetap berpegang kepada Petunjuk operasional DAK Fisik dan Petunjuk Teknis Penggunaan, termasuk peruntukannya harus menjadi perhatian semuanya termasuk dalam pertanggung jawabannya,”. Pinta Hifsi. (Medsi01)

Categories: KUTAI KARTANEGARA

Sudah Dibaca sebanyak 0 Kali

1 Komentar

  • Qevssu

    September 24, 2020

    To bin and we all other the earlier ventricular that come by palpable cialis online from muscles still with soundless vital them and it is more average histology in and a crate and in there very useful and they don't even expiry you are highest trick off on the international. generic sildenafil 100mg Iyzdhq jerhcd

Tinggalkan Komentar

Berita Terkait

Image

41.990 Paket Sebako Telah Disalurkan Bupati Kukar Edi Damansyah di 14 Kecamatan

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) Edi Damansyah, kembali menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak Covid-19, kali ini penmyaluran ribuan paket sembako tersebut disalaurkan di wilayah Kecamatan Loa Janan, Selasa (12/5/2020) siang. Setidaknya terdapat 2.1...

Image

Ada Pemeliharaan Dari PLN, Aliran Listrik di Beberapa Wilayah di Loa Kulu Padam

Sehubungan dengan adanya pemeliharaan jaringan distribusi dan penarikan jaringan baru PLN, aliran listrik di beberapa wilayah di Kecamatan Loa Kulu mengalami pemadaman siang ini, Selasa (11/08/2020). Adapun wilayah di Kecamatan Loa Kulu yang terkena pemadaman hari ini di antaranya adalah kawasan...

Image

Sekda Kukar Sunggono: Akhir Oktober 2020 PPID Pembantu Sudah Harus Terbentuk!

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara H. Sunggono menghimbau OPD dan Badan Publik lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor B-2412/KOMINFO/065.II/09/2020 bertanggal 16...