preloader
preloader
Bupati Edi Damansyah Minta OPD Tindak Lanjuti Hasil Audit Internal Kearsipan Tahun 2020
blog-thumb

Bupati Edi Damansyah Minta OPD Tindak Lanjuti Hasil Audit Internal Kearsipan Tahun 2020

Berdasarkan hasil penilaian pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2020, tata kelola kearsipan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ternyata masuk dalam kategori Kurang dan bahkan Sangat Kurang. 
 
Hasil penilaian pengelolaan kearsipan ini mendapat perhatian serius dari Bupati Kukar Edi Damansyah. Bupati Kukar menerbitkan Instruksi Nomor P-84/DIARPUS/PPK/045/01/2021 tentang Teguran Untuk Perbaikan Rekomendasi Hasil Audit Kearsipan Internal Tahun 2020 di Perangkat Daerah tertanggal 20 Januari 2021.
 
Bupati Edi Damansyah pun menginstruksikan kepada seluruh Kepala Unit Kerarsipan II Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kukar untuk segera menindaklanjuti hasil audit kearsipan internal sesuai rekomendasi audit dalam waktu secepatnya.
 
Pasalnya, pelaksanaan pengawasan pengelolaan kearsipan tahun ini bakal digelar pada minggu ketiga bulan Februari mendatang. Sedangkan audit kearsipan internal akan dilaksanakan pada bulan April-Juni 2021.
 
"Saya instruksikan kepada seluruh Kepala Unit Kerarsipan II Perangkat Daerah untuk melakukan perbaikan pengelolaan kearsipan dalam rangka meningkatkan nilai dan kategori sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
 
Edi Damansyah menegaskan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, dan mewujudkan pengelolaan arsip yang handal.
 
Kemudian untuk melindungi kepentingan pemerintah dan hak-hak keperdataan keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 
Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan.
 
Ditambahkan Bupati Kukar, hasil kegiatan pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan memuat rekomendasi tentang pengenaan sanksi administratif atau sanksi pidana terhadap objek pengawasan atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 
"Untuk itu saya menghimbau kepada semua OPD di tingkat Kabupaten hingga Kecamatan untuk menerapkan pengelolaan kearsipan dengan sebaik-sebaiknya," pesannya.
(her-pkp)

Categories: KUTAI KARTANEGARA

Sudah Dibaca sebanyak 1 Kali

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Berita Terkait

Image

BKPSDM Kukar Tutup Sementara Layanan Konsultasi Kepegawaian Tatap Muka

 

BKPSDM Kukar Tutup Sementara Layanan Konsultasi Kepegawaian Tatap Muka   Upaya pencegahan penularan pandemi virus corona (covid-19), BKPSDM Kukar mulai 6-21 April 2020 menutup sementara layanan konsultasi kepegawaian secara langsung (tatap muka). Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala...

Image

Update COVID-19 di Kukar Per 26 Juli 2020: Tambah 6 Kasus Baru dan 2 Pasien Sembuh

Kasus COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara terus bertambah hingga hari ini, Minggu, 26 Juli 2020. Kepala Dinas Kesehatan selaku Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara,dr. Martina Yulianti menyampaikan,Penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di...

Image

Kasus Sembuh Capai 94 Persen, Pasien COVID-19 Yang Masih Dirawat Tinggal 4 Orang

Menyusul kesembuhan pasien COVID-19 dengan kode KK-67 sehari sebelumnya, satu lagi pasien dengan kode KK-68 yang juga dari Kecamatan Samboja dinyatakan sembuh per hari Rabu 1 Juli 2020. Kabar baik tersebut disampakan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Kepala Dinas Kesehatan Kukar dr Martin...