preloader
preloader
blog-thumb

Diskominfo Kukar Gelar Rakor Uji Konsekuensi Informasi Publik

Sebagai persiapan untuk pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara (Kukar) hari ini menggelar Rapat Koordinasi Uji Konsekuensi PPID Utama dan PPID Pembantu Tahun 2020.

Kegiatan Rakor Uji Konsekuensi ini dibuka secara resmi oleh Sekda Kukar yang diwakili Plt Asisten II Setkab Kukar, Wiyono, bertempat di ruang rapat lantai 3 Diskominfo Kukar, Tenggarong, Rabu (04/11/2020) pagi.

Menurut Kepala Diskominfo Kukar, Bahteramsyah, kegiatan rakor ini diikuti 58 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) se-Kukar dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Oleh karena itu, lanjutnya, kegiatan rakor tersebut dilaksanakan selama 2 hari yang dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama pada hari Rabu diikuti 20 OPD, kemudian sesi kedua pada Kamis (05/11/2020) pagi diikuti 20 OPD, dan sesi ketiga pada Kamis siang diikuti 18 OPD.

Tampil sebagai narasumber pada kegiatan rakor ini adalah Komisi Informasi (KI) Kalimantan Timur (KI) dari unsur Ketua, Wakil Ketua, dan komisioner, serta dari Diskominfo Provinsi Kaltim.

“Materi yang akan disampaikan pihak Komisi Informasi Kalimantan Timur adalah tentang Informasi yang Dikecualikan dari Akses Publik. Sedangkan dari Diskominfo Kalimantan Timur adalah tentang Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan,” katanya.

Sementara Sekda Kukar Sunggono dalam sambutan tertulis yang disampaikan Wiyono mengatakan, Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah kewajiban yang tidak mudah dilaksanakan karena haruslah diawali dengan adanya kebiasaan, pengetahuan, dan keterampilan dalam kegiatan kearsipan. Data, informasi yang terdapat pada dokumen haruslah dikumpulkan, diinventarisasi, dicatat, diklasifikasi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. 

"Setelah itu jika ada permohonan dari publik tentang sebuah informasi, maka haruslahlah dilayani dan dijelaskan dengan baik dan santun tentang posisi kategori informasi yang dimohonkan apakah bisa diberikan atau tidak. Selain itu, untuk informasi publik yang tidak dikecualikan, maka informasi tersebut haruslah disampaikan ke publik melalui berbagai media. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak lagi bisa bisa ditunda dengan berbagai permakluman," imbuhnya,. 
 
Kendati demikian, lanjutnya, tidak semua informasi publik dapat diberikan mengingat dampak atau konsekuensi dalam dimensi ekonomi, politik, sosial, dan hukum bagi negara, pemerintah, swasta, dan bagi pribadi-pribadi masyarakat serta ekologi dan lain-lain yang dilindungi oleh hukum. Dari berbagai pertimbangan itulah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang harus dijaga dan dikecualikan.
 
Dikatakan Sekda Kukar, Pemkab Kukar menyambut baik dilaksanakannya Rakor Uji Konsekuensi Informasi Publik ini sebagai upaya untuk menyusun Daftar Informasi Publik. "Rakor ini akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik. Maka dalam kesempatan ini, saya menginstruksikan persoalan kelembagaan PPID Pembantu di OPD atau Badan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara harus segera teratasi dengan penerbitan SK personil PPID Pembantu pada setiap OPD dan Badan Publik lainnya," serunya.

Menurut Sunggono, hal tersebut perlu diberikan penekanan karena keterbukaan informasi publik adalah salah satu tolok ukur pelaksanaan produk hukum dan demokratisasi yang akan berdampak pada imej Pemerintah Daerah di hadapan internal ataupun eksternal publik.

"Saya berterima kasih kepada Diskominfo Kukar sebagai penyelenggara kegiatan, narasumber yang berbagi pengetahuan dan pengalamannya, serta berbagai pihak yang berkontribusi positif dalam pelaksanaan kegiatan ini. Saya berharap Rakor Uji Konsekuensi Informasi Publik ini dapat berjalan baik sesuai dengan harapan kita semua," demikian pesan Sekda Kukar Sunggono seperti yang disampaikan Wiyono.

Kegiatan Rakor Uji Konsekuensi Informasi Publik pada hari pertama menampilkan 3 narasumber, yakni Lilik Rukitasari yang merupakan Wakil Ketua KI Kaltim, kemudian Kasi Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Provinsi Kaltim Sri Rezeki Marietha, serta komisioner KI Kaltim Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Rudy Taufana. (maw-pip)


Categories: KOMINFO

Sudah Dibaca sebanyak 10 Kali

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Berita Terkait

Image

Diskominfo Sosialisasikan si MAYA ke Kecamatan

Tenggarong 23 september 2019.   Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara melalui Bidang E-Govermen,menggelar sosialisasi dan simulasi aplikasi persuratan elektronik siMAYA, Senin (23/9/2019), di ruang rapat Kantor Camat Muara Badak Pemkab Kukar    Aplikasi siMAYA a...

Image

Kominfo Kukar akan Bangun Puskomkref di Kecamatan Kota Bangun

Tenggarong..22 Agustus 2019   Dalam rangka penguatan sinergi dan koordinasi antara Diskominfo kukar dengan kec kota bangun terkait dengan Pembentukan Puskomkref (Pusat Komunitas Kreatif) di Daerah Hulu kabupaten Kutai Kartanegara tepat nya di Kec.Kota Bangun ,telah mengadakan rapat koordi...

Image

Tingkatkan Teknik Penulisan dan Pengemasan Berita, Diskominfo Kukar Gelar Bimtek Pengelolaan Website OPD dan Desa

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bidang e-Government dan Bidang Pengeloaan Informasi Publik menggelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Website OPD dan Desa bertempat di gedung Diskominfo Kukar, Tenggarong, Rabu (9/9/2020) pagi.   Pada h...