preloader
preloader
Finalisasi Draft Kesepakatan Kerjasama Ombudsman RI Kaltim-Pemkab Kukar Tentang Pelayanan Publik
blog-thumb

Finalisasi Draft Kesepakatan Kerjasama Ombudsman RI Kaltim-Pemkab Kukar Tentang Pelayanan Publik

Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan koordinasi dengan Ombudsman RI Kalimantan Timur di Samarinda, Rabu (14/10) siang, dalam rangka finalisasi draft Kesepakatan Kerjasama (MoU) tentang Pelayanan Publik.
 
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kukar diwakili Kabid Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PLIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar A.M. Decki Ismail, Kasi Pengelolaan Opini Publik Diskominfo Kukar Zainul Effendi Joesoef dan Kasubag Kerjasama Dalam Negeri Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Mirsa Gulam Asva Hani. Sedangkan pihak Ombudsman RI Kaltim diwakili Asisten Pencegahan, Frederikus Denny Christiyanto. 
 
Pertemuan tersebut membahas penajaman tentang ruang lingkup serta pelaksanaan kegiatan. Asisten Pencegahan Ombudsman RI Kaltim, Frederikus Denny Christiyanto, menekankan pentingnya pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Perpres Nomor 76 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang menjadi dasar penyusunan isi Kesepakatan Kerjasama (MoU).
 
"Berdasarkan Perpres tersebut, maka ada 5 aspek yang harus mendapatkan perhatian, yakni sarana, pejabat pengelola pengaduan, baku mutu penyelenggaraan pengaduan, mekanisme dan prosedur pengaduan, dan pelaporan secara berkala," ujarnya.
 
Berkaitan dengan pengaduan layanan publik, Frederikus Denny Christiyanto menyatakan bahwa pihak Ombudsman hanya menerima pengaduan dengan prinsip tidak berpihak kepada pihak yang mengadu atau yang diadukan. Pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman hanya dalam bentuk klarifikasi, dan jika ditemukan adanya maladministrasi maka pihak Ombudsman akan memberikan saran kepada atasan pihak yang diadukan.
 
"Dan dalam tenggang waktu 30 hari, pihak penyedia layanan publik yang diadukan harus memberikan laporan kepada pihak Ombudsman dan kasus akan ditutup," jelas Frederikus.
 
Kemudian jika tidak ada penyelesaian, lanjutnya, maka Ombudsman RI Perwakilan Kaltim akan melaporkan kepada pihak Ombudsman Pusat yang akan memberikan teguran kepada pihak pimpinan daerah. "Kami harap agar Pemerintah Daerah dapat membuat data Produk Pelayanan Publik," harapnya.
 
Sementara dikatakan Kabid PLIP Diskominfo Kukar A.M. Decki Ismail, pihaknya akan segera melakukan finalisasi Kesepakatan Kerjasama (MoU) sekaligus Perjanjian Kerjasama (PKS) berkaitan dengan informasi pengaduan publik dan pengelolaannya. Ditegaskan Decki, posisi Diskominfo Kukar hanya pada pengelolaan informasi berkaitan dengan pengaduan layanan publik sebagai tupoksi utama. (PJ-POP)

Categories: KOMINFO

Sudah Dibaca sebanyak 3 Kali

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Berita Terkait

Image

OPD di Kukar Ikuti Simulasi Pembuatan Dokumen dan TTE

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar menggelar kegiatan Simulasi Pembuatan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Kegiatan tersebut  bertempat di Ruang Rapat Bappeda di Kompleks Kantor Bupati Kukar di Tenggarong pada hari ini, Rabu (29/6/22).   Kegiatan Simula...

Image

Gelar Bimtek KIM di Sanga-Sanga, Diskominfo Kukar Dorong Peran Masyarakat Lewat KIM

Sebagai salah satu pilar penting pembangunan, tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi perannya menjadi sangat penting sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci sejauh mana pembangunan berhasil dan dirasakan langsung oleh masyarakat.   Hal tersebut disampaikan ...

Image

Diskominfo Kukar Laksanakan Bimtek Pengelolaan Arsip

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan (UK.II) dan Unit Pengolah Pencipta Arsip (UPPA) bagi petugas pengelola arsip Kantor Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara.   Kegiatan Bimte...