preloader
preloader
blog-thumb

Kepala Badan Kesbangpol Kukar Ingatkan Netralitas ASN dan Perangkat Desa pada Pilkada 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara Rinda Desianti menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga perangkat desa/kelurahan untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
 
Hal tersebut disampaikan Rinda Desianti pada Rapat Koordinasi Aparatur dalam rangka fasilitasi dan dukungan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) pada pelaksanaan Pilkada serentak dalam situasi pandemi COVID-19 di Kantor Camat Sebulu, Selasa(06/10/2020) pagi.
 
Menurut Rinda, hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mana disebutkan bahwa setiap Pegawai atau ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 
"Hal ini penting dan perlu untuk disampaikan mengingat Pilkada Serentak Tahun 2020 sangat rentan dan dapat membuka peluang munculnya pelanggaran terhadap netralitas ASN," terang wanita yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kukar ini.
 
Rinda pun berharap agar pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19 tidak mengurangi partisipasi masyarakat datang ke TPS untuk memberikan suaranya.
 
"Oleh karena itu, diharapkan pihak penyelenggara dan Pemerintah Daerah untuk saling berkoordinasi serta memberikan dukungan penuh sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik," katanya.
 
Rinda menambahkan, untuk dapat melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS). Pemilih yang hadir di TPS‎ diharuskan menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai.
 
Kemudian masyarakat pemilih yang berada di lokasi TPS, dibatasi‎ jumlahnya sebagaimana aturan protokol kesehatan saat pencoblosan dengan tingkat keteraturan penggiliran pemilih di area pencoblosan dengan baik, mengingat waktu pelaksanaan pencoblosan dibatasi selama 5 jam yakni dari pukul 08.00 pagi hingga pukul 13.00 siang sebagaimana ketentuan yang diatur oleh KPU.
 
Dan usai mencoblos, lanjutnya, tangan pemilih tidak lagi dicelupkan ke dalam botol tinta seperti pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya. "Tidak perlu lagi mencelupkan jari ke botol tinta. Nanti petugas di TPS akan menggunakan alat tetes untuk memberikan tanda di jari," ungkapnya.
 
 
Rakor Aparatur yang berlangsung sehari ini menghadirkan dua narasumber yakni Komisioner Bawaslu Kukar Teguh Wibowo dan akademisi Unikarta M Suria Irfani. Rakor yang diikuti para kepala desa se-Kecamatan Sebulu ini juga dihadiri Camat Sebulu Mochfizar, serta pihak Koramil dan Polsek setempat.
 
Sementara Komisioner Bawaslu Kukar Teguh Wibowo mengingatkan, pentingnya netralitas Kepala Desa dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang akan digelar di wilayah setempat. Karena keberpihakan kades pada salah satu pasangan calon kepala daerah terancam pidana.
 
"Sesuai ketentuan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2010, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan kades dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Untuk itu, sebagai langkah antisipasi dan pencegahan terkait kerawanan itu, kami gencar melakukan imbauan. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi kepada kades dan perangkat desa se-Kukar," katanya.
 
Di bagian lain dalam kegiatan ini, akademisi Unikarta M. Suria Irfani, menjelaskan tentang Regulasi dengan calon tunggal yakni PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pilkada Dengan Satu Pasangan Calon, yang kemudian direvisi dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2018. "Dengan demikian, Pilkada dengan satu paslon bukan merupakan hal baru karena sudah terjadi di Pilkada sebelumnya," ujarnya.
 
Jika calon tunggal terjadi pada Pilkada 2020, KPU tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang aturan teknisnya diturunkan dalam PKPU maupun Keputusan KPU. Namun, menurut Irfani, dari segi derajat demokrasi akan lebih baik apabila pilkada diikuti lebih dari satu paslon.
 
Ditambahkannya, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 54C ayat 1 menetapkan kondisi yang harus dipenuhi saat pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal. Kemudian, pilkada satu paslon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom, kolom yang memuat foto paslon dan kolom kosong yang tidak bergambar.
 
"Pemilih dapat mencoblos salah satunya dari dua pilihan kolom tersebut. Paslon dinyatakan kalah apabila perolehan suara paslon kurang dari 50 persen dari jumlah suara sah. Sementara paslon yang dinyatakan kalah diperbolehkan mencalonkan lagi dalam gelaran Pilkada berikutnya. Sebagai konsekuensi dari kekalahan paslon dalam sebuah kontestasi pilkada dengan calon tunggal, maka sesuai aturan yang berlaku Pemerintah Pusat menugaskan penjabat pelaksana kepala daerah untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di suatu daerah karena belum adanya paslon terpilih," pungkasnya. (tim-pkp)

Categories: KUTAI KARTANEGARA

Sudah Dibaca sebanyak 3 Kali

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Berita Terkait

Image

Jumlah Kasus Positif COVID-19 di Kukar Secara Kumulatif Capai 99 Kasus

Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kutai Kartanegara (Kukar) terus bertambah. Tercatat hingga hari Minggu, 18 Juli 2020, ada tambahan 3 kasus baru.   Berdasarkan Press Release yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kukar, penambahan pasien positif COVID-19...

Image

Tujuh Pasien Dinyatakan Sembuh, Kasus Sembuh COVID-19 di Kukar Capai 90 Persen!

Kasus sembuh Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini telah mencapai 90 persen menyusul sembuhnya 7 pasien per hari Rabu, 17 Juni 2020. Kabar baik sembuhnya 7 pasien dari paparan virus Corona ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kukar dr Martina Yulianti ...

Image

PRESS RELEASE BUPATI KUKAR

Pada hari sabtu 25 April 2020 terdapat 1 (satu) kasus positif COVID19 di Kab. Kutai Kartanegara jenis kelamin laki laki usia 22 tahun. Riwayat pasien dgn perjalanan dari kota Malang tiba di KUKAR tgl 4 April 2020 dan masuk RSUD AM PARIKESIT dengan keluhan demam hari ke empat, suhu 40.1 derajat selsi...