preloader
preloader
Akan Laksanakan Uji Konsekuensi Informasi Publik, Diskominfo Kukar Koordinasi Dengan Diskominfo Provinsi Kaltim
blog-thumb

Akan Laksanakan Uji Konsekuensi Informasi Publik, Diskominfo Kukar Koordinasi Dengan Diskominfo Provinsi Kaltim

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan pertemuan dengan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Kamis (10/09/2020) siang, terkait rencana pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Dalam pertemuan itu, pihak Diskominfo Kaltim diwakili Kepala Bidang IKP Nurulita, didampingi Kasi Informasi Pengelolaan Publik Sri Rezeki Marietha, Kasi Pengelolaan Opini Komunikasi Publik Irene Yuriantin dan beberapa staf.

Sedangkan pihak Diskominfo Kukar dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Bahteramsyah, didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Aji Decki Ismail, Kasi Pengelolaan Opini Publik  Zainul Effendi Joesoef, dan staf Seksi POP Nurhayati dan Tilawati.

Menurut Kepala Diskominfo Kukar Bahteramsyah, maksud kedatangan tim dari Kukar ini adalah untuk berkoordinasi tentang uji konsekuensi informasi publik.

Dijelaskan tim Diskominfo Provinsi Kaltim, prosedur atau tata cara pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik yang dilaksanakan meliputi tahapan sosialisasi, pembuatan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik, persiapan uji konsekuensi, dan menetapkan siapa yang akan melakukan uji konsekuensi.

"Setelah itu barulah dilakukan uji konsekuensi, pembuatan berita acara, dan penetapan informasi yang dikecualikan," jelas Nurulita.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang pengelolaan opini publik berkaitan dengan aspirasi dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Dalam diskusi tersebut dikemukakan pentingnya verifikasi keluhan publik dan upaya konfirmasi kebenaran materi keluhan. 

Selain itu, perlunya pemahaman bahwa fungsi Diskominfo hanya pada pengelolaan informasi baik berupa aspirasi ataupun keluhan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai institusi layanan publik. 

Sedangkan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan publik merupakan ranah institusi Inspektorat. Terkait aplikasi SP4n LAPOR di Kalimantan Timur, harus dikelola oleh Diskominfo yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Inspektorat.

Dan agar dapat merespons aspirasi dan keluhan terhadap pelayanan publik dengan cepat, tepat, efektif dan efisien, sangat penting untuk dilakukan koordinasi di antara Organisasi Perangkat Daerah. 

Dalam kesempatan itu, Bahteramsyah juga menyampaikan bahwa Diskominfo Kukar beberapa waktu lalu telah melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan komunikasi dan informatika di 3 kecamatan dengan melibatkan pihak Ombudsman RI Kalimantan Timur dan Komisi Informasi Kalimantan Timur.

Pertemuan berakhir pada pukul 13.00 WITA dan diakhiri dengan komitmen dalam komunikasi yang lebih intens berkaitan pengelolaan informasi dan opini publik antara Diskominfo Provinsi dan Kabupaten. (PJ/POP)

Categories: KOMINFO

Sudah Dibaca sebanyak 7 Kali

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Berita Terkait

Image

Diskominfo Kukar Kembangkan Aplikasi Sistem Informasi Kendaraan Dinas "SiKenDi"

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengembangkan aplikasi anyar bernama SiKenDi alias Sistem Informasi Kendaraan Dinas yang resmi diluncurkan di Tenggarong, Kamis (05/11/2020) pagi. Peluncuran aplikasi SiKenDi dilakukan langsung Kepala Diskominfo Ku...

Image

Laga Persahabatan Sepak Bola Diskominfo vs ESDM
 

Diskominfo Kukar menutup laga persahabatan dengan hasil menyakinkan. Menghadapi Dinas ESDM, Tim Kominfo menang dengan skor 3-1.   Pada laga persahabatan di Lapngan Perjiwa tenggarong Jumat (20/03/2020) pagi WITA. Diskominfo menurunkan starter yang berbeda ketimbang saat menghadapi ESDM pa...

Image

Dharma Wanita Persatuan UP Diskominfo Periode 2019-2024 Dibentuk

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk pengurus baru Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Pelaksana (UP) Diskominfo periode 2019-2024. Pembentukan struktur pengurus baru tersebut merupakan hasil rapat yang diselenggarakan di ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo di ...