preloader
preloader
Diskominfo Kukar-Ombudsman RI Kaltim Jajaki Kerjasama Pengelolaan Aduan dan Pelayanan Publik
blog-thumb

Diskominfo Kukar-Ombudsman RI Kaltim Jajaki Kerjasama Pengelolaan Aduan dan Pelayanan Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara dan Ombudsman RI Kalimantan Timur saat ini tengah menjajaki kerjasama dalam pengelolaan aduan dan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Koordinasi dalam penyusunan draft kerjasama tersebut dilakukan oleh kedua pihak pada hari Senin (31/08/2020) pagi di Kantor Ombudsman RI Kalimantan Timur, Samarinda.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan Ombudsman Ri Kaltim Kusharyanto, Kepala Dinas Kominfo Kukar Bahteramsyah, Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Aji Muhammad Decki Ismail, dan Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Zainul Effendi Joesoef. Dari Ombudsman RI Kaltim hadir Asisten Pencegahan Maladministrasi Ignasius Ryan Gamas dan Agus Ferdinand, serta Cikra Wakhidah.

Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang definisi dan ruang lingkup serta pelaksanaan / kegiatan yang dapat dilakukan dari pembatasan ruang lingkup dalam draft MoU.

Didapat kesepakatan bahwa terdapat 2 poin dalam pasal ruang lingkup, yakni tentang pemahaman penyelenggaraan layanan publik dan pengembangan sistem dan pengelolaan aduan masyarakat.

Dari pembatasan ruang lingkup tersebut dapat dipecah menjadi beberapa kegiatan. Untuk ruang lingkup pemahaman penyelenggaraan layanan publik lebih pada pengembangan SDM, baik untuk publik ataupun pihak penyelenggara layanan publik. Maka dalam pasal pelaksanaan/kegiatan yang dapat dilakukan adalah pelatihan, bimtek, dan sosialisasi.

Untuk ruang lingkup pengembangan sistem dan pengelolaan aduan masyarakat dapat dilakukan kegiatan pengembangan aplikasi, pengategorian aduan publik dan merumuskan pola aduan publik yang mendominasi dalam satuan waktu dan pada media tertentu.

Pihak Ombudsman RI Kalimantan Timur dan Diskominfo Kutai Kartanegara bersepakat untuk saling merevisi draft kerjasama dan membangun pemahaman yang lebih baik pada usulan dan revisi draft yang akan terus dimatangkan secepatnya.

Pimpinan Ombudsman RI Kaltim Kusharyanto sangat antusias dan menyambut baik upaya kerjasama ini. Dikatakannya bahwa standar layanan yang tersistem dan perilaku pelayanan yang baik akan mewujudkan pelayanan prima. "Mudah-mudahan kerjasama ini akan dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih, terintegrasi dan bermanfaat bagi banyak pihak," harapnya.

Kepala Diskominfo Kukar Bahteramsyah mengatakan, MoU haruslah ditindaklanjuti dengan koordinasi yang baik diantara OPD dalam pelaksanaan produk hukum berkaitan dengan layanan publik. Diharapkan MoU ini kedua belah pihak dapat saling mengisi perannya masing-masing dengan proporsional.

"Saya berharap penyusunan draft kesepakatan kerjasama ini dapat diselesaikan dengan mengakomodasi hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Kutai Kartanegara," pungkasnya. (PJ-POP)

Categories: KOMINFO

Sudah Dibaca sebanyak 5 Kali

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Berita Terkait

Image

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Kaltim Kunjungi Diskominfo Kukar

Dalam rangka menilai kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi publik, tim Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur melakukan visitasi ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara (Kukar), Tenggarong, Kamis (28/10/2021) siang.   Dua Kom...

Image

Diskominfo Kukar Laksanakan Rakor Monitoring KIM di Anggana

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegarav menggelar Rapat Koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jahetan Layar pada hari Kamis (17/3/22) di ruang rapat Kantor Kecamatan Anggana.   Hadir dalam rakor tersebut Seketaris Kecamatan Anggana Eka Isnawati dan...

Image

Gandeng BPS Kaltim, Diskominfo Kukar Gelar Workshop Statistik Sektoral

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Workshop Statistik Sektoral dan Pembekalan Statistisi dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi yang berlangsung selama 4 hari di Samarinda, mulai 2 hingga 5 Februari 2022.   K...