preloader
preloader
blog-thumb

Diskominfo Kukar Gelar Sosialisasi Hak Informasi dan Pelayanan Publik di Muara Kaman

Setelah Kembang Janggut dan Loa Janan, rangkaian kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Komunikasi dan Informatika oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali berlanjut di Kecamatan Muara Kaman.
 
Kegiatan sosialisasi tentang hak informasi dan pelayanan publik yang berlangsung selama sehari ini dibuka secara resmi oleh Camat Muara Kaman, H. Surya Agus, bertempat di gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Muara Kaman, Selasa (29/07/2020) siang.
 
Sosialisasi yang digagas Seksi Pengelolaan Opini Publik pada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik (PLIP) Diskominfo Kukar ini diikuti puluhan peserta, mulai dari pihak Kecamatan, Desa, BPD, Karang Taruna, Puskesmas, LPM, BUMDES, Lembaga Adat, Kepala Sekolah dan unsur Badan Publik.
 
Tampil sebagai narasumber pada sosialisasi ini adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Lilik Rukitasari, dan Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Kalimantan Timur Frederikus Denny Christyanto, didampingi Ignatius Ryan Gamas dari Asisten Bidang Pencegahan pada Ombudsman RI Kaltim sebagai moderator.     
 
Menurut Kasi Pengelolaan Opini Publik Zainul Effendi Joesoef selaku ketua panitia sosialisasi, kegiatan ini merupakan pelaksanaan DPA tahun 2020 yang dilaksanakan di 3 kecamatan, yakni Kembang Janggut (20/7), Loa Janan (23/7) dan terakhir di Kecamatan Muara Kaman pada hari ini. “Kegiatan kita laksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebarluasan COVID-19,” ujarnya.
 
Sementara Kepala Diskominfo Kukar dalam sambutan tertulis yang disampaikan Kepala Bidang PLIP, Aji Decki Ismail, berharap agar kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Badan Publik akan hak dan kewajiban publik.
 
“Serta kewenangan dari pihak Pemerintah untuk dapat menjalankan amanat yang terdapat pada peraturan perundang-undangan Komunikasi dan Informatika. Diharapnya agar setiap Badan Publik untuk dapat menjalankan amanat UU yang responsif terhadap permohonan informasi dan keluhan publik,” katanya.
 
Senada dengan Kepala Diskominfo Kukar, Camat Muara Kaman H. Surya Agus saat membuka sosialiasi memberikan apresiasi kepada Diskominfo Kukar yang telah memilih Muara Kaman sebagai salah satu lokasi kegiatan sosialisasi. 
 
“Banyak pihak yang memerlukan sosialisasi di wilayah yang sungguh luas dan jauh dari Kantor Kecamatan. Saya berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi para peserta, dan ada kesimpulan yang dapat diimplementasikan di desa-desa di Muara Kaman,” imbuhnya.
 
Oleh karena itu, ia berharap agar para peserta sosialisasi dapat menggali, menanyakan kepada narasumber terhadap persoalan hak inforrmasi publik dan hak pelayanan publik.
 
Narasumber pertama dari Komisi Informasi Kaltim, Lilik Rukitasari, menyampaikan materi bertajuk PPID Membangun Transparansi Pengelolaan Negara. Dalam presentasinya, ia menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan dalam sistem demokrasi dan pentingnya mewujudkan good governance. 
 
Lilik Rukitasari menjelaskan 3 asas UU KIP, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Dikatakannya bahwa keterbukaan akses informasi merupakan salah satu alat penunjang kontrol publik atas kinerja pemerintah dan unit kerjanya. 
 
Selanjutnya Lilik membahas tentang pentingnya klasifikasi informasi publik, tahapan-tahapan dalam proses pengecualian informasi, dan proses permohonan informasi, pengajuan keberatan, mediasi, sengketa informasi, hingga putusan yang bersifat adjudikasi non litigasi.
 
Pada sesi tanya jawab, Ketua BPD Muara Kaman Ulu Ramansyah menanyakan tentang transparansi anggaran untuk publik, apakah dibenarkan permohonan informasi anggaran oleh pihak di luar auditor resmi, apa solusinya jika ada publik meminta informasi tersebut, dan apa sanksi jika pejabat tidak memenuhi permohonan informasi publik. 
 
Urip Sari Dewi, Kaur Kesra Desa Lebaho Ulaq, menanyakan tentang kerahasiaan identitas pelapor kepada pihak Ombudsman. Di level desa, tidak ada koordinasi diantara pengelola layanan publik secara berjenjang hingga di level dinas di kabupaten yang mengakibatkan pihak desa menjadi dilematis dan menjadi sasaran kemarahan warga. 
 
Peserta lainnya yakni Yusran menanyakan tentang data pribadi, sampai sejauh mana data pribadi dirahasiakan, faktanya warga mendapat telepon dari pihak asuransi yang bisa mengakses data telpon seluler dan nomor rekening.
 
Menjawab itu, Lilik mengatakan bahwa standar layanan informasi desa mengamanatkan pelayanan informasi publik di level desa. “Laporan keuangan masuk kategori berkala, sudah diaudit, masuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai standar pelaporan seperti dalam ketentuan yang berlaku. Ada ancaman pidana jika informasi yang disampaikan tidak benar atau merusak, menyalahgunakan informasi dan masuk dalam delik aduan,” jelasnya.
 
Tentang data pribadi adalah persoalan krusial dan DPR harusnya mengeluarkan perlindungan data pribadi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Persoalan kultur dan sikap pribadi juga membuat data pribadi menjadi tersebar luas. 
 
Sementara dari Ombudsman menjelaskan tentang kerahasiaan identitas pelapor. Menurut Frederikus Denny Christyanto, identitas pelapor harus lengkap. Karena jika tidak lengkap, pihak Ombudsman berhak menolak. “Dan adalah hak pelapor untuk dirahasiakan identitasnya. Perlu adanya unit pengaduan penyelenggara layanan publik, diregistrasi dan dirumuskan penyelesaiannya. Jika melapor, sertakan dokumen pendukung, kronologi. Korban bisa menguasakan untuk penanganan persoalan pelayanan publik,” paparnya.
 
Pihak moderator menginformasikan aplikasi pelaporan SP4N Lapor yang dikelola Kementerian PAN RB dan di pihak Pemda juga harus ada admin pengelolaan public complain.
 
“Pelayanan publik adalah amanat Undang-Undang. Ombudsman adalah partner bagi publik untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Pentingnya dibuka unit pengaduan layanan publik yang diupayakan dapat diselesaikan di level internal,” tutupnya.

Categories: KOMINFO

Sudah Dibaca sebanyak 7 Kali

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Berita Terkait

Image

Menang 3-2 Atas Tim BPKAD, FC Diskominfo Kukar Makin Percaya Diri Untuk Lakukan Laga Selanjutnya

FC Diskominfo Kukar berhasil menang atas FC BPKAD Kukar dengan skor 3-2 pada laga persahabatan di Stadion Rondong Demang Tenggarong, Selasa (07/07/2020) sore.   Pada babak pertama, tim Diskominfo membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 15 menit lewat tendangan Rahmadi. Namun keunggul...

Image

Rapat Koordinasi Pembentukan Pusat Komunikasi Kreatif

Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan Rapat koordinasi Pembentukan Pusat Komunitas Kreatif di Kecamatan Kota Bangun,bertempat di ruang kantor Camat kota bangun, Selasa (15/10).   Dalam rapat koordinasi tersebut, dihadiri Seketaris kecamatan kota Bangun Bpk Julkifli, Kepala Dinas Dis...

Image

Lumat FC Disdik Dengan Skor 5-3, FC Kominfo Kian Bersinar

FC Kominfo berhasil menundukkan FC Disdik dengan skor 5-3 pada laga persahabatan yang digelar di lapangan Perjiwa, Tenggarong Seberang, Kamis (16/07/2020) sore.   Sejak pluit dibunyikan tanda pertandingan dimulai, FC Kominfo langsung tampil menyerang dengan menerapkan pola 3-4-3. FC Kominfo b...