preloader
preloader
Sosialisasi Peraturan Hukum Komunikasi dan Informatika Kembali Digelar di Kecamatan Loa Janan
blog-thumb

Sosialisasi Peraturan Hukum Komunikasi dan Informatika Kembali Digelar di Kecamatan Loa Janan

Setelah menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Kembang Janggut, Diskominfo Kutai Kartanegara kembali menggelar kegiatan serupa di Kecamatan Loa Janan. 
 
Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Seksi Pengelolaan Opini Publik pada Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PLIP) Diskominfo Kukar ini berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor Camat Loa Janan, Kamis (23/07/2020) siang, mulai pukul 9.30 hingga pukul 12.00 WITA.
 
Kegiatan sosialisasi yang dibuka Kepala Diskominfo Kukar Bahteramsyah ini diikuti tak kurang dari 25 orang peserta, mulai dari unsur Pemerintahan Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) serta BUMDES di Kecamatan Loa Janan.
 
Kepala Diskominfo Kukar Bahteramsyah dalam sambutannya mengatakan, dalam bidang informasi harus dibedakan antara terbuka dan transparan. Karena tidak semua hal bisa dipublikasikan oleh Negara berdasarkan produk hukum yang berlaku. 
 
UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pelayanan Publik menjamin dan mengatur hak dan kewajiban publik  dalam mendapatkan informasi dan pelayanan publik dari Badan Publik seperti yang dimaksud dalan Undang-Undang. 
 
"Diharapkan agar pelayanan publik dapat meningkat. Oleh karena itu, pengetahuan dan keterampilan serta etika pelayanan harus dijalankan dengan baik sesuai SOP pelayanan," ujarnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Diskominfo Bahteramsyah berpesan agar masyarakat tetap tenang dalam menghadapi pandemi COVID-19. "Yang penting kita tetap menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan serta selalu menjalankan protokol kesehatan," pesannya. 
 
Sementara Kepala Bidang PLIP Diskominfo Kukar Aji Decki Ismail dalam sambutannya mengatakan tentang pentingnya pemahaman produk-produk hukum tersebut oleh aparat pemerintah, Badan Publik, swasta dan masyarakat. Ditekankannya, penting untuk melaksanakan produk hukum komunikasi dan informatika.
 
Pemerintah Kecamatan Loa Janan diwakili oleh Sekretaris Camat Ardiansyah mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas diselenggarakannya sosialisasi tersebut Peraturan Perundang-undangan Komunikasi dan Informatika di Loa Janan. "Kepada para peserta sosialisasi, saya harap agar dapat memahami dan turut menyampaikan materi sosialisasi ke masyarakat," ujar Ardiansyah.
 
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber yakni Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Khaidir, dan Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Kaltim, Frederikus Denny Christyanto. Dan sebagai moderator adalah Ignatius Ryan Gamas, dari Asisten Bidang Pencegahan pada Ombudsman RI Kaltim.
 
Frederikus Denny Christyanto dalam pemaparannya menyampaikan poin-poin tentang prinsip standar pelayanan yakni sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan keadilan. Denny mengemukakan, prosedur penanganan pengaduan diawali dengan penerimaan dan konsultasi, pencatatan dan verifikasi, tindak lanjut, serta berujung pada solusi.
 
Sementara Ketua KI Kaltim Muhammad Khaidir memaparkan tentang posisi Komisi Informasi yang berbeda peran terhadap institusi Ombudsman, KPI dan lain-lain. Khaidir juga memaparkan tentang beberapa kategori informasi publik, yakni Informasi Berkala, Informasi Berkelanjutan, Informasi Serta Merta dan Informasi Yang Dikecualikan, serta contoh-contoh kategori informasi.
 
Sesi tanya jawab diawali oleh Kepala BPD Batuah yang tidak tahu tentang peran Ombudsman di dalam masyarakat untuk melaporkan pelayanan publik yang dianggap bermasalah. Ia juga menyampaikan sulitnya untuk menghadirkan bukti-bukti untuk memberikan laporan. 
 
Sekdes Loa Duri Ilir menanyakan tentang transparansi informasi. "Ketika transparansi dilakukan, malah dipermasalahkan publik," ujarnya. Hal senada juga disampaikan BPD Loa Duri Ulu Arbaya. Menurutnya, hal itu hanya memberikan tambahan pekerjaan dan merepotkan petugas.
 
Pihak Ombudsman menjawab bahwa Ombudsman RI Kaltim baru ada di level Provinsi, berkantor di Jalan Juanda Samarinda dan Balikpapan. Kedua kantor di dua kota aktif dalam melayani keluhan publik. Dijelaskannya, Ombudsman berfokus pada administrasi pelayanan publik. 
 
Dalam menerima laporan Ombudsman berprinsip imparsial atau tidak berpihak. Ombudsman juga memiliki fungsi pembinaan terhadap terlapor. Dijelaskannya,  Ombudsman melakukan tindakan aktif dan pasif terhadap laporan warga yang mempermasalahkan pelayanan publik. "Batasan waktu 14 hari jika tidak direspon penyelenggara layanan publik, bisa dilaporkan ke Ombudsman," ungkapnya.
 
Dari Komisi Informasi juga menjelaskan bahwa informasi publik bukan hanya sebagai produsen, tapi juga penguasaan informasi dari Badan Publik yang lain. Dikemukakannya bahwa prinsip dalam pengelolaan informasi berdasarkan prinsip  mudah, murah, dan cepat. "Badan Publik tidak hanya pada pemerintah, tapi semua pihak seperti yang dimaksud dalam Uu No. 14 Tahun 2008," katanya.
 
Khaidir menegaskan pentingnya digitalisasi data yang dapat diunggah melalui di website atau media sosial yang ter-update untuk dapat memberikan pelayanan publik. Dijelaskan tentang perlu dipahaminya prosedur permohonan informasi dari publik dan memahami hak dan kewajiban dari badan publik. Khaidir juga menjelaskan alur proses dari permohonan informasi, menjawab, mediasi hingga sengketa informasi.
 
Tentang klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, ditegaskan oleh Khaidir harus dilakukan dengan berdasarkan Undang-undang dan harus dilakukan uji konsekuensi terlebih dahulu. 
 
Di akhir diskusi, moderator Ignatius Ryan Gamas menegaskan bahwa Komisi Informasi dan Ombudsman RI adalah partner untuk menyelesaikan permasalahan informasi dan layanan publik.

Categories: KOMINFO

Sudah Dibaca sebanyak 6 Kali

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Berita Terkait

Image

Diskominfo Kukar Lakukan Pendampingan Implementasi Aplikasi SIED di Muara Jawa

Di era transparansi dan keterbukaan, akses informasi menuntut perubahan-perubahan sistem aplikasi pada pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang sebelumnya close access menjadi open access. Artinya masyarakat menginginkan agar apa yang dilakukan pemerintah terhadap perencanaan, penganggaran dan...

Image

Diskominfo Kukar dan Kementerian Kominfo Gelar Bimtek Penyusunan Masterplan Smart City Kukar

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap I Penyusunan Masterplan Smart City atau Rencana Induk Kota Cerdas Kutai Kartanegara (Kukar). ...

Image

Diskominfo Gelar Rapat Perencanaan 2021 dan Evaluasi Kegiatan 2019

Diskominfo Kukar gelar rapat prioritas anggaran tahun 2020 dan evaluasi kegiatan tahun 2019 serta penambahan anggaran tahun 2021 di ruang rapat lantai 3 mulai pukul 13.30 dan berakhir pada 15.30 wita. Rapat dipimpin oleh Kadiskominfo Kukar Bahteramsyah dihadiri para Kepala Bidang, Kasi, dan Tim Te...