preloader
preloader
blog-thumb

Diskominfo Kukar Sosialisasikan Hak Informasi Publik dan Hak Pelayanan Publik di Kembang Janggut

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Kembang Janggut, Senin (20/07/2020) pagi.
 
Kegiatan yang berlangsung sehari di gedung SMPN 1 Kembang Janggut dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 ini dihadiri oleh sejumlah ASN Kecamatan dan Desa, guru, para pelaku usaha, APDESI dan masyarakat setempat.
 
Tampil sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi tersebut yakni Komisioner Komisi Informasi (KI) Kalimantan Timur Rudi Taufana, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Timur Kusharyanto, didampingi Frederikus Denny Christiyanto dari Ombudsman RI Kaltim sebagai moderator. 
 
Kepala Diskominfo Kukar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik (PLIP) A.M. Decki Ismail menyampaikan tentang pentingnya pengakuan hak informasi publik dan pelayanan publik dalam relasi antara Pemerintah, khususnya Pemkab Kukar dengan publik.
 
Diingatkannya tentang pentingnya mewujudkan hak-hak publik tersebut bagi OPD dan Badan Publik serta korporasi yang pembiayaannya bersumber dari APBN, APBD, dan bantuan luar negeri. Diingatkan pula bahwa para ASN, Badan Publik, untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang produk hukum dan skill dalam menjalankan produk hukum tersebut.
 
Camat Kembang Janggut Tego Yuwono saat membuka kegiatan memberikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan Kominfo di wilayahnya. Camat berpesan kepada aparat desa agar dalam berkomunikasi dengan warga untuk bijak dalam berkomunikasi di media sosial untuk menjaga keharmonisan diantara pemerintah dan masyarakat dan antar masyarakat. "Dunia dalam genggaman, tapi bukan berarti dilakukan tanpa mengindahkan aturan hukum," ujarnya.
 
Tego berharap agar kegiatan serupa dapat dilanjutkan di wilayah-wilayah pelosok Kukar, khususnya di daerah terpencil. Tego Juwono juga berharap agar edukasi tentang penggunaan media sosial diperhatikkan oleh aparat Kecamatan dan Desa di Kembang Janggut.
 
Sementara dikatakan Zainul Effendi Joesoef selaku ketua panitia sosialisasi mengatakan tentang pentingnya pelaksanaan produk-produk hukum tersebut oleh aparat pemerintah, Badan Publik, swasta dan masyarakat. Menurutnya, signifikansi kerjasama semua pihak baik Pemerintah Daerah dan Badan Publik sebagai penyedia layanan publik dan pengguna dana yang bersumber dari APBN, APBD dan bantuan luar negeri, dengan pihak swasta dan masyarakat umum. 
 
Dilaporkannya, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dari DPA tahun 2020 pada Seksi Pengelolaan Opini Publik, Bidang PLIP Diskominfo. "Sosialisasi untuk tahun ini juga akan digelar di 2 kecamatan yang lain yakni pada 23 Juli 2020 di Kecamatan Loa Janan, dan 28 Juli 2020 di Kecamatan Muara Kaman.  Kegiatan ini dilaksanakan dengan berpegang pada protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yakni menjaga kebersihan tangan, wajib menggunakan masker, dan menjaga jarak fisik," ungkapnya. 
 
Komisioner KI Kaltim, Rudi Taufana, dalam pemaparannya membahas tentang informasi yang dikecualikan dari akses publik. "Penting bagi kita untuk memahami klasifikasi informasi publik, tata cara uji konsekuensi, dan karakteristik informasi yang dikecualikan, serta prinsip dan tata cara pengecualian informasi publik," ujarnya. 
 
Sedangkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim, Kusharyanto, memaparkan tentang administrasi layanan publik dan hak masyarakat. Menurutnya, integritas sangat penting bagi bangsa ini. Dan hal itu dapat diraih dengan adanya aparatur yang berkomitmen tinggi untuk melayani masyarakat, ASN yang berkinerja tinggi untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta masyarakat yang peduli untuk menuntut hak pelayanan publik yang lebih baik.
 
Kusharyanto juga menekankan pentingnya prinsip standard pelayanan, yakni sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparan dan berkeadilan. "Pembangunan Zona Integritas untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah juga sangat diperlukan," katanya lagi.
 
Ia mengingatkan agar penyelenggara layanan publiik untuk tidak melakukan maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
 
Kegiatan sosialisasi ini mendapat respon antusias dari para peserta. Beragam pertanyaan diajukan peserta saat sesi tanya jawab dibuka. Ketua APDESI Kembang Janggut, Kasmani, menanyakan tentang layanan Sistem Informasi Desa yang diharapnya tersedia baik di kecamatan berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan. "Juga perlunya pemahaman tentang  kewenangan desa dan tegaknya aturan dalam bermedia sosial," ujar Kasmani yang juga Kepala Desa Genting Tanah ini. 
 
Sementara Kaur Pemerintahan Desa Hambau, Reza, bertanya tentang perlindungan data privasi publik. "Siapa yang bertanggung jawab atas data yang bersifat privasi. Hal ini berkaitan dengan data publik di dalam pelayanan administrasi," ujarnya. 
 
Senada dengan Reza, guru SMPN 1 Kembang Janggut Fitri Nurmawanto menanyakan tentang praktek penipuan di media sosial seperti Facebook serta pelanggaran privasi didalamnya.
 
Menanggapi pertanyaan peserta sosialisasi, Rudi Taufana mengatakan bahwa posisi Komisi Informasi adalah untuk menyelesaikan sengketa informasi publik. Dan berkaitan dengan dunia pendidikan, dikemukakan bahwa persoalan sengketa informasi publik antara pihak sekolah dan publik sebaiknya pihak sekolah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kukar.
 
Rudi Taufana juga menjelaskan tentang resiko hukum bagi penyebar hoax yang diancam dengan hukum pidana lewat UU ITE. Dijelaskannya, informasi yang dikecualikan berkaitan dengan data pribadi diatur dengan undang-undang. 
 
Kusharyanto merespons tentang pentingnya pembakuan prosedur standar pelayanan, baik offline dan online yang harus berkoordinasi dengan pihak yang terkait di internal Pemerintah Desa, Kecamatan dan pihak Kabupaten. "Teknologi hanya instrumen yang mempermudah pekerjaan. Netiket diatur dalam UU ITE. Tindakan pidana pencemaran nama baik diperluas bukan hanya di dunia nyata, tapi diperluas hingga di dunia cyber," paparnya.
 
Tentang perlindungan privasi, lanjutnya, perlu sistem keamanan untuk menjaga privasi warga yang menjadi kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik. Dalam kearsipan, diatur tentang masa dokumentasi dan ancaman terhadap penghilangan dokumentasi arsip. Kusharyanto juga mengingatkan warga agar berhati-hati dalam bermedia sosial.

Categories: KOMINFO

Sudah Dibaca sebanyak 6 Kali

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Berita Terkait

Image

Menangkap Peluang Usaha Di Era Digital Industri 4.0

Sanga Sanga 26 Nopember 2019   Mendorong pemanfaatan dan penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) , Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melalui Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP)Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan  pelatihan dan pembinaan kepada Pusat ...

Image

Diskominfo Sosialisasikan si MAYA ke Kecamatan

Tenggarong 23 september 2019.   Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara melalui Bidang E-Govermen,menggelar sosialisasi dan simulasi aplikasi persuratan elektronik siMAYA, Senin (23/9/2019), di ruang rapat Kantor Camat Muara Badak Pemkab Kukar    Aplikasi siMAYA a...

Image

Tampil Beringas, Diskominfo FC Gilas Tim Disperindag Dengan Skor 8-2

Sadis! Diskominfo FC tanpa ampun membantai Disperindag FC dengan skor yang sangat telak 8-2 dalam laga persahabatan yang dihelat di Stadion Rondong Demang, Tenggarong, Jumat (21/8/2020) pagi.   Rafi Murdianto menjadi momok bagi Disperidag FC dengan memborong 5 gol. Tiga gol lainnya bagi k...