preloader
preloader
KETUA YLKI : INOVASI RUJUKAN ONLINE, PARADIGMA BARU LAYANAN KESEHATAN TIDAK ADA ALASAN MENOLAK
blog-thumb

KETUA YLKI : INOVASI RUJUKAN ONLINE, PARADIGMA BARU LAYANAN KESEHATAN TIDAK ADA ALASAN MENOLAK

Jakarta, Jamkesnews – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menyambut baik rencana uji coba implementasi rujukan online berbasis kompetensi. Menurutnya rujukan online adalah salah satu bagian dari pembenahan sistem pelayanan kesehatan yang mana saat ini Indonesia berada dalam sebuah paradigma baru pelayanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Kita tahu Program JKN-KIS adalah paradigma baru dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, sehingga harus ditopang dengan infrastruktur dan kebijakan yang sejalan. Jangan sampai paradigma baru namun dalam implementasinya masing menggunakan paradigma lama. Saya kira dengan memanfaatkan aspek digital ini akan ada mengoptimalkan pelayanan terhadap konsumen, mengurai antrian dan transparansi dalam pelayanan kesehatan,” jelas Tulus Abadi saat kegiatan Ngopi Bareng JKN di bilangan Cikini, Jakarta Pusat (14/08).

Tulus menambahkan, Program JKN-KIS saat ini bisa dibilang salah satu program revolusioner dengan melihat angka konsumen atau pesertanya sudah mencapai 200 juta jiwa. Sudah selayaknya, berbagai inovasi pelayanan publik harus dikembangkan untuk memudahkan konsumen memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya dengan memanfaatkan teknologi atau digitalisasi layanan.

“Saat ini, 52 persen lebih adalah pengguna internet. Diharapkan dengan skema ini, konsumen akan lebih hemat waktu, efisien, hemat biaya. Misalnya apabila rujukan peserta tidak tepat, bisa jadi biaya transport, waktu, ataupun hal lainnya, bisa lebih besar daripada biaya pelayanan kesehatan itu sendiri,” ujar Tulus.

Untuk itu Tulus berpesan agar BPJS Kesehatan terus melakukan koordinasi, penyamaan pandangan dengan seluruh mitra fasilitas kesehatan agar implementasi berjalan lancar. Uji coba implementasi rujukan online ini akan berlangsung dari 15 Agustus – 30 September 2018.

“Saya rasa secara teknis waktu 1,5 bulan sudah cukup untuk uji coba. Baik BPJS Kesehatan, faskes maupun masyarakat bisa mengevaluasi bersama apabila masih ada kekurangan. Faskes juga dituntut harus bisa bergerak cepat menyesuaikan diri, karena semangatnya digitalisasi, respon juga harus cepat, dan konsumen tidak bisa menunggu. Kami menyambut baik dan tidak ada alasan untuk menolak,” ujar Tulus.

Tulus juga mengungkapkan, yang menjadi tantangan dari sisi konsumen bagaimana fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat meyakinkan konsumen bahwa rujukan diberikan adalah rujukan yang tepat. Hal ini mengingat masih ada konsumen yang misalnya hanya percaya pada satu rumah sakit atau satu dokter spesialis atau perawat.

“Ini menjadi tantangan tersendiri. Kita harus meyakinkan konsumen bahwa kompetensi dokter atau rumah sakit adalah sama, sehingga masyarakat juga teredukasi tidak tersugesti dengan rumah sakit atau dokter tertentu saja yang mereka yakini kompetensinya,” tambah Tulus. []

 

Categories: KUTAI KARTANEGARA

Sudah Dibaca sebanyak 0 Kali

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Berita Terkait

Image

Luar Biasanya Pantai Panrita Lopi

Sudah banyak tulisan tentang eloknya pantai ini namun kami Tim PKP Diskominfo Kukar mencoba mengungkap sisi lain pantai Panrita Lopi  di Kecamatan Muara Badak yang belum terekspos oleh media lain.   Terletak di antara dua kecamatan yakni Muara Badak dan Marangkayu, Pantai Panrita Lop...

Image

Pemkab Kukar Siap Sambut Tahun Baru Hijriah

Dalam rangka menyambut pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 H, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan menyelenggarakan kegiatan Festival Muharram 1441 H di Masjid Agung Sultan Sulaiman. Kegiatan Festival Muharram sendiri akan dimulai dengan Pawai Ta'aruf menyambut Tahun Baru Isla...

Image

Bupati Kukar Libatkan Pihak Swasta Tangani Pandemi Corona

Bupati Kukar Libatkan Pihak Swasta Tangani Pandemi Corona Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah melibatkan pihak swasta dalam mengatasi pandemi corona (covid-19). Hal tertuang dalam Surat Edaran No. P-372/Bapp/I.1/050.13/3/2020 Tentang Keterlibatan Aktif Perusahaan Dalam Pencegahan, Penanganan Dan...